Minangkabau dan Politik : jamgadang04
Menu Click to open Menus
Home » Budaya sejarah » budaya » Minangkabau dan Politik » Minangkabau dan Politik

Minangkabau dan Politik

(382 Views) April 9, 2017 2:52 am | Published by | No comment



Kerajaan Pagaruyuang Batusangkar berdiri di akhir abad ketiga belas, berdasarkan prasasti yang ditemukan di Padang Roco, Darmasraya (sijunjung). Setiap nagari dan wilayah rantau mengaku tunduk kepada pusat kerajaan di Pagaruyung, walau setiap nagari mempunyai otonomi penuh, sehingga sering dikemukakan dalam ungkapan adat salingka nagari. Minangkabau sebagai nagari demokratis yang tunduk pada musyawarah dan alur dan patut (pantas), sehingga tidak terasa kekuasaan aristokrat yang memusat.

Dua orang tokoh peletak sistem pemerintahan di Minangkabau yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan sabatang. Mereka membagi dua keselarasan (dasar pemerintahan menurut adat) ; Body chaniago dan Koto piliang.

Kelarasan body chaniago menganut sistem demokratis dengan penghulu (kepala suku), yang sederajat, duduk sama rendah (duduak samo randah), berdiri sama tinggi (tagak samo tinggi) mengutamakan sistem musyawarah dalam menyelesaikan masalah nagari.




Batu tempat duduk pemimpin Minang untuk bermusyawarah.

Foto tempat duduk pemimpin terbuat dari batu yang disusun berkeliling, untuk bermusyawarah memutuskan masalah. Lokasi foto : batu batikam di Batusangkar.

 

 

 

 

 

Kelarasan koto piliang lebih autokraktis dengan kedudukan penghulu yang bertingkat yang disebut bajanjang naiak (berjenjang naik) dan batanggo turun (bertangga turun).

Pada pelaksanannya kedua sistem ini bercampur dan saling mempengaruhi, akan tetapi sistem demokratis lebih menonjol, terlihat dari sikap orang Minang yang lebih egaliter.

Sistem pemerintahan di Minangkabau terkenal dengan tali tigo sapilin atau tigo tungku sajarangan, yang terdiri dari tiga pimpinan, yakni Dipertuan raja alam di pagaruyuang, raja adat di buo, setelah datangnya Islam, ditambah dengan raja ibadat di Sumpur Kudus. Ini menggambarkan kerjasama antara unsur ulama (Islam), ninik mamak (pemimpin adat) dan cendekiawan (intelektual).

Di dalam nagari, sistem pemerintahan terdiri dari Penghulu. Jabatan penghulu itu diperolah oleh seseorang, karena diangkat oleh anggota kaumnya. Setiap anggota keluarga (anak/kemenakannya) mendapat giliran menjadi penghulu suku, melalui musyawarah kaum ; siapa yang patut diangkat untuk menjadi penghulu dan menggantikan penghulu yang wafat. Jabatan penghulu berlaku seumur hidup atau karena alasan tertentu penghulu mengundurkan diri.

Penghulu dibantu oleh tiga orang pembantu yaitu manti, malin dan dubalang. Manti mengurus administrasi, malin mengurus bidang keagamaan, dan dubalang mengatur keamanan. Keempat pemangku nagari ini disebut urang ampek jinih.

Sumber :
Ensiklopedia Minangkabau Edisi Awal
Tim yang diketua H. Mas’oed Abidin
Penerbit Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM)
April 2005



This post was written by safitri ahmad
About

Saya arsitek lansekap dan urban planner, lahir dan besar di Bukittinggi. Sekarang di Jakarta dan sibuk dengan menulis arsitektur lansekap dan arsitektur, serta mengerjakan proyek arsitektur lansekap dan kajian perkotaan. Buku pertama saya "Gunawan Tjahjono : Arsitek Pendidik."

No comment for Minangkabau dan Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


center>